Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo kembali menhadiri rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan.
Kali ini, Mas Rusdi - Sapaan akrabnya menyampaikan tangapan resmi atas pandangan umum fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Pasurua terhadap dua rancangan peraturan daerah penting. Yakni Raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah( RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 dan Raperda pertangung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Penyampain jawaban tersebut di lakukan di hadapan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu ( 18/6/2025) siang.
Dalam penyampaian, mas Rusdi mengapresiasi seluruh masukan, dan catatan yang di sampaikan oleh para Anggota Dewan.
Ia menilai, kritik dan pandangan fraksi bukan bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tapi juga sebagai energi penguat untuk memastikan arah pembangunan Pasuruan tetap di jalur yang benar.
Salah satu sorotan datang dari fraksi PKB, yang menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli Daerah( PAD). Menanggapi hal ini, Mas Rusdi menyatakan bahwa Pemkab tengah melakukan pendata,an ulang seluruh potensi pajak dan retribusi, memperkuat sistem monitoring di gital, dan menyiapkan insentif bagi wajib pajak yang ta,at.
Sementara itu, masukan dari fraksi Gerinda terkait pentingnya penguatan infrastruktur, ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dinilai sejalan dengan semangat yang di usung dalam RPJMD.
Dari fraksi PDI perjuwangan, yang menyoroti idikator makro dan perioritas program, Mas Rusdi menjelaskan bahwa seluruh para meter di susun berdasarkan RP JPD 2025 sampai 2045 dan akan terus di rasionalisasi setiap tahun melalui RKPD.
Menurutnya, fleksibilitas dalam perencanaan di butuhkan untuk menyesuwaikan program dan Ril di lapangan terkait permintaan fraksi golkar agar penyusunan program pembangunan di lakukan dengan berkelanjutan dan konsisten, Rusdi menegaskan bahwa pihaknya sedang menyusun RPJMD yang tak hanya selaras dengan fisi jangka panjang, tai juga mampu menjawab kebutuhan jangka pendek dan meneggah.
Berdasarkan kajian cepat, terdapat 22 Desa enan Kecamatan yang rawan kekeringan.
Pemkab sudah menyiiapkan langkah mitigasi, termasuk pasokan air bersih sistem irigasi bergilir, dan kemungkinan peningkatan status menjadi darurat bencana jika di perlukan.
Menanggapi masukan fraksi gabungan terkait efektifitas peran BUMD dan Efesiensi anggran, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab mendukung penuh penguatan tata kelola dan gitaliasi pelayanan BUMD.
Pemerintah juga menyusun revisi RTRW, mendorong program Desa sadar hukum, dan memperluas jangkaun perlindungan sosial bagi nelayan serta pekerja informal.
" Kami akan terus memperbaiki yang masih kurang, memyempurnakan yang belum selesai, dan membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak. Kami percaya dengan kerja sama yang baik, Pasuruan bisah melompat jauh lebih cepat dan merata," ujar Mas Rusdi sambutanya.( Fan)